NasDem Nonaktifkan Nafa Urbach & Ahmad Sahroni dari DPR; Rumah Dijarah Massa: Fakta dan Implikasi
Partai NasDem memutuskan menonaktifkan Nafa Urbach dan Ahmad Sahroni dari DPR. Di saat yang sama, rumah mereka dan rumah Sri Mulyani menjadi sasaran penjarahan massa. Simak kronologi lengkap, reaksi publik, dan implikasinya dalam politik Indonesia.
Jakarta, 31 Agustus 2025 — Dalam gebrakan politik yang dramatis, Partai NasDem resmi menonaktifkan dua kadernya, Nafa Urbach dan Ahmad Sahroni, dari keanggotaan DPR RI, mulai efektif Senin, 1 September 2025. Keputusan ini diambil menyusul protes publik besar-besaran yang dipicu oleh pernyataan kontroversial kedua legislator dan sempat memuncak ketika rumah keduanya, serta rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani, menjadi sasaran penjarahan massa.
Berikut adalah kronologi, motif, hingga potensi dampak dari peristiwa yang kini menjadi sorotan nasional.
Kronologi Awal: Pernyataan yang Menuai Amarah Publik
Gelombang protes bermula ketika Ahmad Sahroni mendapat kecaman karena menyebut pihak yang menginginkan pembubaran DPR sebagai “orang paling tolol sedunia”. Sementara Nafa Urbach menuai kemarahan publik setelah mengeluhkan kemacetan dalam perjalanan menuju DPR—sikap yang dinilai tidak peka terhadap penderitaan rakyat di tengah gejolak kebijakan sosial dan ekonomi saat itu.
NasDem Bertindak: Nonaktifkan Dua Legislator
Menanggapi kontroversi tersebut, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh bersama Sekjen Hermawi Taslim merilis siaran pers. Mereka menyatakan bahwa pernyataan kedua legislator tersebut telah “menyinggung dan mencederai perasaan rakyat,” dan dinilai sebagai penyimpangan dari perjuangan partai. Oleh karena itu, keputusan diambil untuk menonaktifkan mereka dari DPR RI, berlaku efektif sejak 1 September 2025. Ahmad Sahroni sebelumnya telah dicopot dari jabatan Wakil Ketua Komisi III dan dipindahkan ke Komisi I. Sedangkan Nafa Urbach menjabat sebagai Bendahara Fraksi NasDem di Komisi IX DPR.
Eskalasi Massa: Rumah Dijarah, Simbol Amarah Publik
Tak hanya protes verbal, kemarahan publik berubah menjadi aksi fisik. Rumah mantan suami Nafa Urbach di Bintaro, serta rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani, diserbu dan dijarah dalam dua gelombang malam hari. Di lokasi Nafa, penjarahan berlangsung singkat—hanya sekitar 15 menit—tapi mencuri perhatian luas karena terjadi di tengah eskalasi nasional. Pengungkapan oleh Liputan6 menambahkan bahwa penjarahan rumah Sri Mulyani tampak terkoordinasi. Ada indikasi pemberi perintah dari mobil dan sinyal kembang api sebagai aba-aba untuk massa bergerak. Kejadian ini terjadi di dua gelombang, pertama sekitar pukul 11 malam, lalu gelombang kedua dini hari.
Reaksi Publik dan Partai
Pengumuman penonaktifan legislator disambut dengan sorak sorai di media sosial. Netizen menyatakan hal ini sebagai bahan evaluasi penting kader politik terhadap perasaan publik. Namun, sejumlah pihak menekankan bahwa aksi nyata tetap harus diikuti dengan mekanisme keterbukaan dan pertanggungjawaban lebih lanjut.
Dampak Politik: NasDem dalam Sorotan
Kebijakan drastis ini menempatkan Partai NasDem di mata publik sebagai partai yang responsif terhadap aspirasi masyarakat. Namun, konsekuensinya adalah risiko fragmentation internal dan potensi serangan balik dari relawan atau simpatisan yang merasa kader mereka tidak mendapat perlakuan adil.
Evaluasi Isi dan Prosedur
- Respons publik menjadi tolak ukur – Sebuah sinyal kepada partai dan politikus bahwa opini rakyat tidak bisa diabaikan.
- Perlu prosedur internal yang jelas – Agar keputusan partai memiliki legitimasi dan tidak terkesan impulsif.
- Upaya rekonsiliasi – Diperlukan dialog antara elite politik dan masyarakat agar polarisasi tidak berkepanjangan.
Kesimpulan
Kasus penonaktifan Nafa Urbach dan Ahmad Sahroni oleh NasDem merupakan titik kritis dalam perkembangan politik nasional. Di satu sisi, hal ini mencerminkan sensitivitas partai terhadap suara rakyat. Di sisi lain, aksi penjarahan ke rumah pejabat menunjukkan bagaimana frustrasi publik bisa segera meledak menjadi konflik sosial.
Langkah selanjutnya adalah memastikan proses politik dan hukum berjalan adil, serta mencegah eskalasi lebih lanjut dengan dialog konstruktif.