Demo Ojol Jakarta 17 September 2025: 7 Tuntutan, Respons Pemerintah, dan Dampak ke Depan

Demo Ojol Jakarta 17 September 2025: Tuntutan, Respons, dan Harapan ke Depan

“Demo Ojol 17 September 2025: 7 tuntutan termasuk potongan aplikator maksimal 10%, regulasi tarif barang & makanan, copot Menhub. Respons DPR dan dampak ke depan.”

Jakarta, 17 September 2025 — Pengemudi ojek online (ojol) hari ini menggelar unjuk rasa besar di Jakarta, dengan titik aksi Kementerian Perhubungan, Istana Presiden, dan DPR/MPR RI. Aksi yang digagas oleh Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia (“Garda Indonesia”) ini menyuarakan tujuh tuntutan utama, termasuk potongan aplikator maksimal 10%, regulasi tarif antar barang dan makanan, serta pencopotan Menteri Perhubungan. Aksi yang sekaligus bertepatan dengan Hari Perhubungan Nasional ini mendapat perhatian publik dan pemerintah. Berikut rangkuman lengkap situasi, tuntutan, respons, dan dampak ke depannya.

Latar Belakang Aksi

Unjuk rasa ojol hari ini bermula dari rasa ketidakpuasan terhadap berbagai kebijakan dan praktik yang dianggap merugikan pengemudi. Menurut Garda Indonesia, potongan yang diambil oleh perusahaan aplikasi atau “aplikator” terlalu besar, tarif antar barang / makanan tidak jelas atau kurang adil, dan sistem-program di aplikasi seperti slot, multi order, keanggotaan berbayar, serta “aceng” dianggap menciptakan ketidaksetaraan.

Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyebut tindakan ini sebagai bentuk protes terhadap apa yang dianggap perilaku aplikator yang lebih memprioritaskan kepentingan bisnis dibanding kesejahteraan driver.

Tuntutan Utama

Berikut tujuh tuntutan yang diajukan oleh para pengemudi ojek online dalam demo “179 Ojol”:

1. RUU Transportasi Online agar segera masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2026, sehingga ada landasan hukum yang jelas bagi regulasi transportasi online.
2. Potongan aplikator maksimal 10%, sebagai batas atas komisi yang diambil oleh perusahaan aplikasi.
3. Regulasi tarif antar barang dan makanan, karena ongkos, risiko, dan biaya operasional berbeda jika dibandingkan dengan antar penumpang.
4. Audit investigatif terhadap potongan 5% yang selama ini diklaim sebagai bagian dari aplikator yang merugikan driver.
5. Penghapusan sistem dan program aplikator yang merugikan driver, seperti “aceng”, slot, multi order, member berbayar, dan lainnya.
6. Pencopotan Menteri Perhubungan, Dudy Purwaghandi, yang dianggap lebih berpihak kepada perusahaan aplikator.
7. Pengusutan tuntas tragedi tewasnya driver, terutama Affan Kurniawan di Jakarta dan juga insiden di Makassar, yang menurut pengemudi harus menjadi perhatian serius negara dan aparat keamanan.

Jalannya Aksi & Situasi di Lapangan

• Massa ojol mulai berkumpul sekitar siang hari dan melakukan konvoi dari berbagai titik, termasuk mulai dari markas Garda di Cempaka Mas, menuju Istana Presiden, Kementerian Perhubungan, dan akhirnya berakhir di depan Gedung DPR RI.
• Meskipun hujan mengguyur, semangat para driver tetap tinggi. Massa membawa spanduk, atribut, mobil komando, dan orasi-orasi tuntutan dilakukan sepanjang rute aksi.
• Pengamanan dilakukan secara besar-besaran. Sekitar 6.118 personel gabungan disiagakan untuk menjaga ketertiban dan keamanan demo.
• Dalam aksi ini juga terdengar imbauan agar warga Jakarta menggunakan moda transportasi alternatif karena sebagian jasa ojol akan mematikan aplikasi sebagai bentuk solidaritas.

Respons Pemerintah & DPR

• Setelah perwakilan massa bertemu dengan anggota DPR, beberapa poin tuntutan disambut oleh DPR, khususnya terkait potongan aplikator maksimal 10%. DPR menyatakan akan mengupayakan agar batas potongan tersebut dimuat dalam Peraturan Presiden (Perpres).
• DPR juga menyetujui bahwa pengemudi harus menerima minimal 90% dari pendapatan yang mereka hasilkan, sementara aplikasi maksimal mendapat 10%.
• Terkait RUU Transportasi Online, komitmen disampaikan agar regulasi tersebut disahkan sehingga legalitas dan perlindungan hukum bagi driver ojol menjadi lebih kuat.
• Untuk tuntutan pencopotan Menteri Perhubungan dan usut tragedi kematian driver, respons pemerintah masih bersifat pernyataan dan janji bahwa akan ditindaklanjuti, meskipun belum ada keputusan konkret hingga tulisan ini dibuat.

Dampak & Potensi Tantangan

Dampak Positif

1. Kesadaran publik meningkat terhadap permasalahan kesejahteraan pengemudi ojol. Tuntutan seperti potongan aplikator, regulasi tarif, dan transparansi mulai menjadi bagian diskusi publik.
2. Kemungkinan regulasi yang lebih adil jika Perpres atau undang-undang baru muncul untuk mengatur komisi aplikator dan tarif antar barang dan makanan. Itu akan memperjelas hak dan kewajiban driver serta aplikator.
3. Penguatan peran aspirasi rakyat dan pengemudi sebagai bagian dari stakeholder transportasi online yang mempunyai suara. Aksi ini bisa menjadi contoh bahwa dialog dan tuntutan kolektif bisa mempengaruhi kebijakan.

Tantangan & Risiko

1. Implementasi regulasi — meskipun DPR dan pemerintah menyetujui poin-poin tertentu, realisasi di lapangan dan pengawasan tetap menjadi tantangan. Perbedaan interpretasi, penundaan, dan ketidakjelasan aturan bisa menghambat.
2. Sistem aplikator yang kompleks — fitur-fitur aplikasi seperti “slot”, “aceng”, multi order, dan keanggotaan berbayar telah menjadi bagian dari model bisnis. Mengubahnya akan memerlukan waktu dan tekanan regulatori yang cukup kuat.
3. Risiko konflik dan keamanan — aksi massa selalu memiliki potensi kericuhan, kesesakan lalu lintas, dan dampak terhadap masyarakat umum. Pemerintah pun harus menyeimbangkan antara hak untuk menyuarakan aspirasi dengan menjaga ketertiban umum.

Harapan ke Depan

Supaya tuntutan ojol tidak hanya menjadi wacana, beberapa langkah penting bisa dipertimbangkan:

• Transparansi dari aplikator: aplikator harus terbuka mengenai struktur pemotongan, biaya operasional, algoritma-tarif yang digunakan, dan program-program yang berdampak terhadap driver.
• Regulasi yang jelas dan tegas: RUU Transportasi Online dan Perpres pengaturan komisi aplikator perlu segera disahkan dan memiliki sanksi bagi pihak yang melanggar.
• Peran pemerintah pusat dan daerah bekerja sama dalam pengawasan dan pelaksanaan regulasi, termasuk mengawasi tarif antar barang / makanan yang selama ini kurang diperhatikan.
• Dialog berkelanjutan antara driver ojol, aplikator, pemerintah, dan DPR agar implementasi regulasi berjalan efektif dan adaptif terhadap perubahan kondisi di lapangan.

Kesimpulan

Demo ojol pada 17 September 2025 di Jakarta bukan sekadar aksi spontan, melainkan manifestasi dari kegelisahan para pengemudi ojol terhadap ketidakadilan sistem aplikasi transportasi daring. Tuntutan seperti potongan komisi maksimal 10%, regulasi tarif pengiriman barang/makanan, penghapusan program aplikasi yang merugikan, serta tuntutan keadilan atas keselamatan driver adalah inti dari gerakan ini. Respons DPR dan pemerintah yang menyetujui beberapa tuntutan menjadi langkah awal yang menjanjikan, tetapi tantangan dalam implementasi tetap nyata.

Agar aspirasi ini efektif, tidak cukup hanya disetujui di atas kertas; diperlukan regulasi yang kuat, penegakan hukum yang konsisten, dan pemantauan dari masyarakat. Bagi para driver ojol, hari ini mungkin terasa sebagai hari kemenangan (setidaknya moral), namun perjalanan menuju kesejahteraan yang nyata masih panjang.