Hari Demokrasi Internasional 2025: Momen Menakar Partisipasi Rakyat dan Tantangan Supremasi Hukum
Peringatan Hari Demokrasi Internasional ke-18 pada 15 September 2025 menekankan pentingnya partisipasi rakyat, kebebasan berekspresi, dan supremasi hukum di era digital.
Jakarta, 15 September 2025 – Dunia hari ini memperingati Hari Demokrasi Internasional yang ke-18, sebuah momentum global untuk kembali menegaskan pentingnya partisipasi rakyat dalam proses demokrasi, kebebasan berekspresi, dan peran masyarakat sipil dalam menjaga supremasi hukum. Di tengah dinamika politik dunia yang semakin kompleks, peringatan tahun ini terasa kian relevan, khususnya bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia yang tengah menghadapi tantangan demokrasi di era digital.
Latar Belakang dan Sejarah Singkat
Hari Demokrasi Internasional pertama kali diresmikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2007 sebagai bentuk pengakuan internasional terhadap nilai-nilai demokrasi. Sejak itu, tanggal 15 September setiap tahun menjadi ruang refleksi bagi pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat, dan publik untuk meninjau perjalanan demokrasi, baik dari segi capaian maupun ancamannya.
Di Indonesia, peringatan ini semakin mendapat sorotan sejak reformasi 1998. Transformasi politik pasca-jatuhnya Orde Baru menjadikan demokrasi sebagai pilar utama dalam tata kelola negara. Namun, dua dekade lebih setelah reformasi, praktik demokrasi Indonesia tetap dihadapkan pada dinamika baru: politik identitas, disinformasi digital, dan menurunnya tingkat partisipasi pemilih muda.
Tema 2025: “Memperkuat Suara Rakyat di Era Digital”
Tema global tahun ini—“Empowering People’s Voice in the Digital Era” atau “Memperkuat Suara Rakyat di Era Digital”—dipilih untuk menyoroti peluang dan tantangan demokrasi di tengah gelombang transformasi teknologi. Dunia menyaksikan ledakan media sosial, kecerdasan buatan, dan ruang diskusi virtual yang tak terbatas. Di satu sisi, teknologi membuka akses informasi dan memperluas partisipasi politik; di sisi lain, ia juga melahirkan tantangan besar seperti penyebaran hoaks, polarisasi opini, dan ancaman kebebasan berpendapat.
Di Indonesia, fenomena post-truth menjadi sorotan. Pemilu serentak 2024 misalnya, mencatat rekor peredaran konten palsu dan kampanye hitam yang nyaris tak terbendung. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat lebih dari 12.000 hoaks politik tersebar hanya dalam tiga bulan masa kampanye. Ini menjadi alarm keras bagi pemerintah dan masyarakat sipil tentang pentingnya literasi digital.
Suara Pakar: Demokrasi Bukan Sekadar Pemilu
“Demokrasi tidak berhenti di bilik suara,” tegas Dr. Ratna Wahyuni, pakar politik Universitas Indonesia, dalam seminar nasional memperingati Hari Demokrasi Internasional di Jakarta. Menurutnya, pemilu memang inti demokrasi, namun kualitas demokrasi ditentukan juga oleh kebebasan berekspresi, akses informasi yang adil, dan penegakan hukum yang transparan.
Ratna menekankan bahwa supremasi hukum adalah kunci agar demokrasi tidak hanya menjadi prosedur formal. “Tanpa hukum yang adil dan aparat penegak hukum yang independen, partisipasi rakyat hanya menjadi simbol. Demokrasi sejati harus menempatkan semua warga negara setara di mata hukum,” ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan oleh Ahmad Fikri, aktivis dari LSM Konstitusi Bersih. Ia menyoroti pentingnya check and balance antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. “Di tengah derasnya arus informasi, godaan kekuasaan untuk mengendalikan narasi publik sangat besar. Kita perlu mekanisme yang membuat pemerintah selalu diawasi publik dan lembaga independen,” jelasnya.
Tantangan Kekinian: Polarisasi dan Ketidakpercayaan Publik
Meski Indonesia menempati posisi relatif baik dalam indeks demokrasi global, tantangan polarisasi politik tetap nyata. Pemilu 2024 menunjukkan peningkatan echo chamber di media sosial, di mana kelompok pro dan kontra saling menguatkan pandangan masing-masing tanpa ruang dialog sehat.
Selain itu, survei nasional Lembaga Riset Demokrasi Nusantara 2025 menemukan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik turun menjadi 41%, angka terendah sejak 2010. Penyebabnya antara lain praktik politik uang, konflik internal partai, dan kasus korupsi pejabat publik yang tak kunjung surut.
Ketidakpercayaan ini memunculkan gejala political apathy di kalangan pemilih muda. “Anak muda mulai skeptis. Mereka aktif di media sosial, tapi enggan datang ke TPS. Ini tantangan serius,” kata Fikri.
Peran Masyarakat Sipil dan Media Independen
Di balik tantangan tersebut, peran masyarakat sipil dan media independen tetap menjadi pilar penting. Organisasi masyarakat seperti KawalPemilu, Perludem, hingga komunitas jurnalis warga terbukti mampu menekan praktik kecurangan dan menyuarakan kepentingan publik.
Media independen juga dituntut untuk menjaga integritas di tengah derasnya tekanan politik dan bisnis. Menurut Dr. Ratna, keberadaan media kredibel yang mengedepankan verifikasi fakta menjadi benteng terakhir melawan disinformasi. “Jurnalisme berkualitas adalah oksigen demokrasi,” katanya.
Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s.
Upaya Pemerintah: Reformasi Regulasi dan Pendidikan Politik
Pemerintah Indonesia sendiri merespons tantangan ini dengan sejumlah kebijakan. RUU Perlindungan Data Pribadi yang disahkan tahun lalu menjadi langkah awal menjaga privasi warga negara di era digital. Sementara itu, program Gerakan Literasi Politik diluncurkan untuk mendorong pemahaman demokrasi di sekolah dan kampus.
Kementerian Dalam Negeri juga menggagas Forum Demokrasi Daerah, ruang dialog reguler antara pemda, akademisi, dan komunitas masyarakat. Forum ini diharapkan bisa menjadi laboratorium mini demokrasi di tingkat lokal.
Demokrasi dan Supremasi Hukum: Dua Sisi Mata Uang
Dalam konteks Indonesia, demokrasi tak bisa dipisahkan dari supremasi hukum. Kasus pelanggaran hak asasi manusia, penegakan hukum yang tebang pilih, dan lemahnya perlindungan kebebasan berpendapat masih menjadi sorotan. Sejumlah aktivis menilai, tanpa sistem hukum yang kuat, demokrasi hanya menjadi “kulit luar” tanpa substansi.
Sebaliknya, supremasi hukum hanya akan kokoh bila demokrasi berjalan sehat. Mekanisme pemilihan yang jujur, kebebasan pers, dan partisipasi publik menjadi fondasi agar hukum tidak dikooptasi kepentingan politik sempit.
Inspirasi dari Daerah: Inovasi Demokrasi Lokal
Di Yogyakarta, misalnya, gerakan Musrenbang Digital—musyawarah perencanaan pembangunan berbasis aplikasi—menjadi contoh praktik demokrasi partisipatif. Warga dapat mengajukan usulan program pembangunan melalui aplikasi ponsel dan memantau prosesnya secara transparan. Inisiatif ini berhasil meningkatkan jumlah partisipan perempuan dan generasi muda hingga 40% dibanding metode konvensional.
Di Sulawesi Selatan, komunitas petani mengembangkan “Parlemen Sawah”, forum bulanan untuk merumuskan aspirasi yang kemudian disampaikan langsung ke DPRD kabupaten. Praktik ini memperlihatkan bahwa demokrasi bukan hanya milik kota besar, tetapi juga dapat tumbuh di desa-desa.
Pesan untuk Generasi Muda
Hari Demokrasi Internasional 2025 menjadi panggilan bagi generasi muda agar tidak hanya menjadi penonton. Dalam era digital, mereka memiliki akses luas untuk menyampaikan pendapat, memantau kebijakan publik, dan terlibat dalam proses politik tanpa harus menunggu momentum pemilu.
“Partisipasi tidak harus menunggu kursi parlemen. Mulailah dengan mengawasi anggaran desa, ikut forum warga, atau sekadar memverifikasi informasi sebelum membagikannya,” pesan Dr. Ratna.
Kesimpulan: Demokrasi Sebagai Proses Tanpa Akhir
Peringatan ke-18 Hari Demokrasi Internasional mengingatkan bahwa demokrasi bukanlah garis finis, melainkan proses yang terus berkembang. Indonesia, dengan segala kemajuan dan tantangannya, memiliki modal sosial besar untuk menjaga keberlanjutan demokrasi.
Di tengah arus globalisasi, kecerdasan buatan, dan tantangan iklim politik yang dinamis, satu hal tetap relevan: suara rakyat adalah fondasi negara. Tanpa partisipasi aktif, kebebasan berekspresi, dan supremasi hukum, demokrasi hanya akan menjadi slogan. Hari ini, 15 September 2025, menjadi momentum tepat untuk memastikan demokrasi Indonesia tetap hidup dan berdaya bagi seluruh warganya.