Fakta Penangkapan Adrian Gunadi: Kasus Investree dan Kerugian Triliunan
Mantan bos Investree, Adrian Gunadi, ditangkap usai buron internasional. Kasus ini rugikan investor Rp2,75 triliun dan jadi sorotan sektor fintech.
Pendahuluan
Penangkapan mantan Direktur Utama Investree, Adrian Asharyanto Gunadi, menjadi salah satu berita utama pada akhir September 2025. Ia yang lama menjadi buronan internasional akhirnya dipulangkan dari Qatar dan ditahan di Indonesia atas dugaan penghimpunan dana tanpa izin dan kerugian investor yang mencapai triliunan rupiah. Kasus ini mencuat ke publik karena melibatkan sektor fintech (teknologi finansial) dan menjadi sorotan dalam ranah bisnis, regulasi keuangan, serta penegakan hukum.
Dalam artikel ini, kita akan menelusuri latar belakang kasus, kronologi buron hingga penangkapan, besaran kerugian, mekanisme hukum yang digunakan, serta dampak dan harapan ke depan dalam dunia fintech dan perlindungan investor.
Latar Belakang: Investree dan Masalah Gagal Bayar
Investree adalah salah satu perusahaan fintech peer-to-peer (P2P) lending di Indonesia, yang memfasilitasi pendanaan antara pemberi pinjaman (lender) dan penerima pinjaman (borrower). Seiring berkembangnya bidang fintech di Indonesia, Investree menjadi nama yang dikenal luas. Namun, di tengah pertumbuhan itu, muncul kegagalan bayar (default) dari platform tersebut, yang kemudian memicu sorotan publik dan regulator.
Masalah gagal bayar ini mulai disoroti ketika beberapa lender (pemberi dana) menuntut pengembalian dana yang tidak kunjung cair atau dikembalikan, seiring permasalahan likuiditas yang membayangi platform. Dalam situasi tersebut, muncul kekhawatiran bahwa penghimpunan dana dan operasional Investree tidak sepenuhnya berada dalam koridor regulasi yang ketat.
Ketika tekanan terhadap likuiditas dan klaim lender meningkat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut mengendus dugaan penyimpangan dalam penghimpunan dana, pengelolaan dana, serta struktur perusahaan di balik Investree.
Penetapan Tersangka dan Status Buron
Pada awal tahun 2025, OJK menetapkan Adrian Gunadi sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan terkait penghimpunan dana masyarakat tanpa izin. Seiring dengan itu, OJK bersama kepolisian mengajukan red notice ke Interpol dan menetapkan Adrian sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO).
Namun, Adrian diketahui berada di luar negeri — khususnya di Doha, Qatar — dan tidak bersikap kooperatif dalam proses penyidikan.
Dalam konferensi pers, Deputi Komisioner OJK bidang Hukum dan Penyidikan, Yuliana, menyampaikan bahwa Adrian diduga memakai dua entitas perusahaan, yaitu PT Radhika Persada Utama (RPU) dan PT Putra Radhika Investama (PRI), sebagai special purpose vehicle untuk menghimpun dana ilegal dengan mengatasnamakan Investree.
Dugaan ini menunjukkan bahwa di balik platform fintech yang tampak “digital dan modern”, ada struktur perusahaan yang digunakan untuk mengalirkan dana secara tidak transparan atau tidak sesuai izin.
Kronologi Penangkapan
1. Upaya Ekstradisi dan Jalur Diplomasi (G to G)
Untuk memulangkan Adrian dari Qatar, Indonesia tidak bisa sekadar mengeksekusi deportasi. OJK, Polri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Hukum bekerja sama menggunakan mekanisme G to G (government to government) dan jalur ekstradisi agar pemulangan tersangka sesuai dengan legalitas internasional.
Yuliana menjelaskan bahwa Imigrasi telah mencabut paspor Adrian, dan pihak otoritas Qatar turut membantu dalam proses penahanan berdasarkan komitmen diplomatik.
Salah satu momentum penting terjadi di forum Interpol Asia Regional di Singapura, di mana pihak Indonesia secara diplomatik membahas penanganan kasus tersebut dengan otoritas Qatar. Berdasarkan forum itu, pihak Qatar menunjukkan komitmen untuk membantu proses pemulangan tersangka.
2. Penangkapan dan Pemulangan
Setelah melalui proses diplomasi dan koordinasi internasional, Adrian akhirnya berhasil ditangkap di Qatar dan dipulangkan ke Indonesia pada Jumat, 26 September 2025.
Ia tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, dengan menggunakan rompi oranye bertuliskan “Tersangka OJK” dan kemudian langsung diperlihatkan beberapa menit dalam konferensi pers sebelum dibawa ke belakang ruang konferensi.
Kini Adrian menjadi tahanan OJK dan dititipkan di Rutan Bareskrim Polri untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
Proses hukum kasus Investree akan dilanjutkan oleh Korwas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bareskrim Polri bersama OJK.
Besaran Kerugian dan Modus Operasi
OJK dan pihak penyidik menyebut bahwa kerugian yang diderita investor akibat kasus ini mencapai Rp 2,75 triliun.
Periode penghimpunan dana yang diduga melanggar hukum berjalan dari Januari 2022 hingga Maret 2024.
Adrian diduga menggunakan perusahaan-perusahaan RPU dan PRI sebagai kendaraan khusus agar aktivitas penghimpunan dana tidak langsung tampak berada di bawah bendera Investree. Dana yang dihimpun dari masyarakat tersebut ditujukan tidak hanya untuk operasional platform, tetapi juga digunakan untuk kepentingan pribadi atau disalurkan ke entitas lain di luar ekosistem fintech resmi.
Modus semacam ini umum dalam praktik penghimpunan ilegal — yaitu menggunakan struktur “lapisan” perusahaan agar jejak dana menjadi sulit ditelusuri. Dalam dunia fintech, risiko semacam itu makin tinggi ketika pengawasan regulator lemah dan pengguna (investor) serta peminjam kurang memahami risiko.
Aspek Hukum dan Ancaman Pidana
Dalam konferensi pers, OJK menyebut bahwa Adrian terancam hukuman 5 hingga 10 tahun penjara jika terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal 46 juncto Pasal 16 ayat (1) Bab IV UU Perbankan, serta Pasal 305 ayat (1) jo Pasal 237 huruf (a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan) bersama Pasal 55 KUHP.
Secara lebih luas, OJK dan kepolisian akan menjerat Adrian dengan tuduhan penghimpunan dana tanpa izin, penggelapan dana masyarakat, serta pelanggaran layanan keuangan formal.
Penggunaan red notice Interpol dan DPO merupakan langkah strategis agar Adrian tidak bisa bebas berpindah negara tanpa risiko. Penggunaan jalur ekstradisi juga menunjukkan bahwa Indonesia bersikap tegas dan memanfaatkan kerangka hukum internasional.
Namun tantangan tetap ada: apakah bukti-bukti internal dan eksternal cukup kuat, apakah ada saksi atau audit independen yang bisa mendukung tuntutan, serta bagaimana pembelaan pihak terdakwa di pengadilan dalam menghadapi tuduhan berat ini.
Dampak terhadap Industri Fintech dan Kepercayaan Investor
1. Guncangan Kepercayaan Publik
Kasus Adrian Gunadi dan Investree memperlihatkan sisi gelap dari dunia fintech: bahwa tidak semua platform tumbuh dengan tata kelola baik dan kepatuhan hukum. Bagi publik dan investor, kejadian ini bisa menciptakan ketidakpercayaan terhadap platform fintech baru atau yang belum diawasi ketat.
Setiap kasus gagal bayar atau penipuan besar di sektor ini bisa memicu penarikan dana massal, keraguan terhadap sistem P2P lending, dan tekanan ke regulator agar lebih agresif dalam pengawasan.
2. Tekanan Regulator
OJK sebagai regulator utama sektor jasa keuangan kini berada di bawah sorotan. Apakah pengawasan sebelumnya terlalu longgar? Apakah audit kepatuhan fintech sudah berjalan efektif? Kasus ini memaksa regulator untuk memperkuat regulasi, memperketat izin fintech, dan mempercepat penegakan hukum terhadap platform bermasalah.
3. Pelajaran bagi Startup Fintech
Startup fintech lainnya tentunya mengambil pelajaran: pentingnya transparansi, kepatuhan terhadap regulasi, audit independen, dan pengelolaan dana pengguna (lender) secara terpisah (segregated account). Jika manajemen internal lemah atau moral hazard muncul, risiko kerugian besar bisa menghancurkan reputasi.
4. Upaya Pemulihan Investor
Banyak investor (pemberi dana) yang dirugikan dalam kasus Investree akan mengharapkan pemulihan dana. Dalam proses hukum, pemerintah, OJK, dan aparat penegak hukum perlu memastikan aset yang bisa disita menjadi dasar restitusi kepada korban. Pengungkapan aset di luar negeri dan kerja sama internasional bisa menjadi kunci untuk memulihkan sebagian dana.
Tantangan dalam Penegakan Hukum Internasional
Kasus ini menunjukkan kendala nyata dalam mengejar tersangka lintas negara:
- Ekstradisi tidak sederhana: Negara tempat tersangka berada (Qatar) lebih memilih mekanisme ekstradisi melalui Central Authority, bukan cara mudah seperti deportasi langsung.
- Red notice tidak selalu otomatis dieksekusi: Meski red notice diterbitkan, negara yang bersangkutan bisa mempertimbangkan hubungan diplomatik, prosedur internal, dan aspek politik.
- Pencabutan paspor sebagai langkah strategis: Dengan paspor dicabut, tersangka tidak bisa bebas bergerak antar negara tanpa melalui prosedur yang diatur hukum internasional.
- Koordinasi antar lembaga banyak pihak: Penangkapan dan pemulangan melibatkan OJK, Polri, Kemenlu, Imigrasi, otoritas Qatar, serta Interpol. Setiap langkah mesti sesuai hukum domestik dan internasional agar tidak menimbulkan tuntutan pelanggaran HAM atau prosedur.
Kesimpulan dan Harapan ke Depan
Penangkapan Adrian Gunadi menandai bab penting dalam upaya penegakan hukum di ranah fintech Indonesia. Kasus ini bukan semata soal seorang figur, melainkan sinyal bahwa regulator, penegak hukum, dan publik harus lebih waspada terhadap risiko fintech yang terlalu cepat tumbuh tanpa kontrol.
Beberapa poin reflektif dan harapan:
- Transparansi dan audit eksternal wajib menjadi standar minimal bagi platform fintech agar tidak rawan dicurigai kegiatan ilegal.
- Regulasi fintech harus terus diperkuat, termasuk kewajiban modal, segregasi dana pengguna, dan kewajiban pelaporan berkala ke OJK.
- Penegakan hukum harus konsisten — jika ada pelanggaran, harus ada efek jera. Ini penting agar tidak menjadi preseden negatif bahwa pejabat fintech bisa lolos dari sanksi berat.
- Perlindungan investor harus diprioritaskan, dengan mekanisme restitusi dana korban dari aset yang disita, baik di dalam negeri maupun lintas negara.
- Masyarakat sebagai investor harus lebih cerdas: memeriksa legalitas platform (izin OJK), membaca laporan keuangan, memahami risiko, dan tidak mudah tergiur imbal hasil tinggi tanpa transparansi.
📚 Referensi
- Detik Finance – Lika-liku pengejaran Adrian Gunadi hingga penangkapan.
- Detik Finance – Eks bos Investree Adrian Gunadi ditangkap, rugikan investor Rp2,75 triliun.
- Detik Finance – OJK: Adrian Gunadi gunakan entitas perusahaan untuk himpun dana ilegal.
- Bisnis Indonesia – Breaking News: Adrian Gunadi, buronan bos Investree diciduk dan dipulangkan ke Indonesia.
- Bisnis Indonesia – OJK: Adrian Gunadi gelapkan dana pinjol Investree Rp2,75 triliun.
- Konferensi Pers OJK – Penyampaian status hukum Adrian Gunadi dan kerugian investor.
- Informasi publik Otoritas Jasa Keuangan terkait kasus fintech dan pengawasan P2P lending.