Donald Trump di PBB 2025: Tolak Pengakuan Palestina dan Desak Akhiri Perang Gaza
“Trump mengecam pengakuan negara Palestina di PBB sebagai “hadiah untuk Hamas” dalam pidatonya yang memicu kontroversi global.”
Pendahuluan
Dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) baru-baru ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan kecaman keras terhadap langkah sejumlah negara Barat yang mengakui negara Palestina. Di tengah sorotan dunia, pidatonya menarik perhatian karena intensitas kritik dan durasi sidang yang melewati batas waktu resmi. Reaksi diplomatik dan politik pun menggelegak dari berbagai penjuru dunia.
Dalam artikel ini, kita akan membedah inti pidato Trump, latar belakang pengakuan Palestina, respons internasional, serta implikasi dari kejadian sidang yang ‘molor’ itu.
Latar Belakang: Pengakuan Palestina & Transformasi Politik Global
Selama bertahun-tahun, status Palestina dalam diplomasi global telah menjadi salah satu isu paling sensitif. Hingga September 2025, sekitar 156 dari 193 anggota PBB telah mengakui Palestina sebagai negara berdaulat, lebih dari 80% negara anggota PBB. Namun, pengakuan penuh dalam struktur PBB masih terhalang, terutama di Dewan Keamanan, karena AS adalah salah satu kekuatan dengan hak veto yang konsisten memblokir resolusi yang dianggap menentangnya.
Dalam beberapa hari menjelang pidato Trump, negara-negara seperti Prancis, Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal secara resmi menyatakan pengakuan terhadap Palestina. Langkah ini dianggap sebagai reaksi atas eskalasi perang Israel–Hamas di Gaza, serta kritik global terhadap kebijakan Israel di wilayah pendudukan.
Dalam konteks ini, pidato Trump tidak muncul dalam ruang hampa: ia berbicara di tengah ketegangan diplomatik, tekanan publik, dan harapan dari negara-negara Arab serta blok negara muslim agar konflik Gaza diakhiri dan solusi dua negara (two-state solution) ditegakkan.
Inti Pidato Trump di UNGA: Kritik & Permintaan Gencatan Senjata
1. Kritik atas pengakuan unilateral
Dalam pidatonya di UNGA, Trump mengecam langkah pengakuan negara Palestina sebagai tindakan yang “memberi hadiah” kepada Hamas. Menurutnya, pengakuan seperti itu dapat mendorong konflik lanjutan, dan dianggap tidak adil terhadap pihak Israel. Ia berkata:
“As if to encourage continued conflict, some of this body is seeking to unilaterally recognize the Palestinian state. The rewards would be too great for Hamas terrorists, for their atrocities.”
Trump menyatakan bahwa fokus dunia semestinya adalah pembebasan sandera yang masih ditahan di Gaza, bukan memajukan pengakuan negara secara prematur.
2. Seruan segera akhiri perang
Meski menyampaikan kritik keras terhadap pengakuan Palestina, Trump juga menyerukan agar perang Gaza dihentikan segera. Ia menyatakan bahwa konflik ini harus “berakhir sekarang” dan bahwa semua sandera yang masih hidup harus dikembalikan.
“We have to stop the war in Gaza immediately … We want all 20 back,” katanya mengenai sandera sisanya.
Namun, kritiknya terhadap Hamas lebih dominan daripada kecaman terhadap pemerintah Israel dalam pidatonya — ia menuduh Hamas sering menolak tawaran gencatan senjata yang menurutnya wajar.
3. Tekanan diplomatik & tekanan terhadap PBB
Trump juga menyerang institusi multilateralisme seperti PBB dalam pidatonya, mengklaim bahwa lembaga internasional tidak efektif dalam meredakan konflik dan lebih banyak berbicara daripada bertindak. Ia menegaskan bahwa dunia akan melihat “apa kekuatan Amerika sebenarnya” melalui pidato dan tindakan luar negerinya.
Ia juga menyebut bahwa pengakuan unilateral tanpa proses politik dapat mengirim sinyal bahwa aksi kekerasan dibayar dengan legitimasi diplomatik.
Sidang Molor: Apa yang Terjadi?
Sesuai catatan wartawan dan liputan langsung, sidang UNGA pada hari puncak pidato Trump berlangsung melewati batas waktu resmi. Sesi-sesi tambahan dan perpanjangan menjadi tidak terhindarkan karena discusi mendalam, interupsi dari delegasi, serta negosiasi bilateral yang terus berlangsung.
Beberapa faktor yang membuat sidang molor:
- Banyak negara ingin menyampaikan tanggapan, baik mendukung atau menentang pengakuan Palestina.
- Diskusi teknis soal resolusi dan rancangan pernyataan bersama membutuhkan perubahan dalam teks dan diplomasi mendesak.
- Agenda sampingan: pertemuan bilateral antara Trump dan sejumlah pemimpin negara Arab, serta diskusi di luar forum utama.
- Ketegangan diplomatik: delegasi dari negara-negara Arab dan muslim menyoroti penderitaan warga Gaza, sementara delegasi pro-Israel ingin memperkuat posisi keamanan Israel.
Walau tidak selalu diumumkan secara transparan, durasi sidang yang melampaui jadwal resmi menjadi sorotan media, karena mencerminkan betapa intens dan sensitifnya tema Palestina di forum PBB.
Respons dan Reaksi Internasional
Negara-negara pendukung pengakuan Palestina
Negara-negara yang secara resmi mengakui Palestina—seperti Prancis, Inggris, Kanada, Australia dan Portugal—menganggap pengakuan tersebut sebagai langkah simbolis untuk memajukan solusi dua negara dan mendukung aspirasi Palestina. Presiden Prancis Emmanuel Macron, misalnya, menyebut bahwa “waktunya telah tiba” untuk pengakuan negara Palestina.
Mereka memandang bahwa pengakuan tersebut bukan hadiah kepada Hamas, melainkan pengakuan atas hak bangsa Palestina untuk memiliki negara.
Negara-negara pro-Israel & sekutu AS
Israel dan pejabat AS keras mengkritik keputusan tersebut. Israel menyebut pengakuan sebagai “hadiah” yang memicu legitimasi kelompok bersenjata. Pejabat AS, termasuk Trump, merespons dengan retorika bahwa pengakuan semacam itu berpotensi memperburuk konflik.
Namun, ada tekanan domestik dari legislatif AS. Puluhan anggota DPR Demokrat merencanakan untuk mengirim surat ke Trump dan Menteri Luar Negeri agar AS mengakui negara Palestina sebagai bagian dari komitmen moral dan diplomatik.
Organisasi PBB & Sekjen
Sekjen PBB António Guterres menegaskan bahwa pengakuan terhadap Palestina adalah “hak, bukan hadiah.” ﹣ dia menekankan bahwa legitimasi negara tidak bisa dijadikan imbalan atas tindakan tertentu.
Komisi PBB dan badan-badan hak asasi manusia terus menyuarakan kekhawatiran atas krisis kemanusiaan di Gaza, dampak konflik terhadap warga sipil, dan perlunya penghentian segera operasi militer.
Implikasi Politik & Diplomatik
Isolasi diplomatik AS & posisi Trump
Pidato Trump menegaskan bahwa AS tetap berada di posisi penentang terhadap pengakuan unilateral, yang mungkin memperlebar jurang antara AS dan sekutunya yang memilih abstain atau mendukung pengakuan.
Pergeseran banyak negara Barat menunjukkan bahwa kebijakan AS bisa semakin terasing dalam forum internasional jika terus menolak perubahan diplomatik global.
Risiko menguatnya narasi kekerasan vs legitimasi
Argumen Trump bahwa pengakuan negara harus muncul dari proses politik dan bukan dari pemberian penghargaan diplomatik mengundang perdebatan: apakah legitimasi negara bisa didasarkan pada perjuangan bersenjata atau harus melalui jalur diplomasi jangka panjang.
Jika negara-negara memilih pengakuan unilateral sebagai bentuk tekanan diplomatik, hal tersebut bisa menjadi preseden baru dalam hubungan internasional dan konflik bersenjata.
Peluang perundingan & arsitektur baru perdamaian
Pengakuan Palestina oleh banyak negara dapat membuka ruang diplomatik baru bagi negosiasi dan resolusi konflik. Tata diplomasi bisa berubah, dengan negara-negara Arab dan blok global selatan yang lebih vokal menuntut solusi.
Namun, keberhasilan jangka panjang tergantung pada bagaimana kedua pihak — Israel dan Palestina — bersama dukungan internasional, dapat menyusun kerangka perdamaian yang adil dan realistis.
Kesimpulan
Pidato Donald Trump di Majelis Umum PBB menjadi momen penting dalam dinamika konflik Israel–Palestina. Dalam pidatonya ia tidak hanya mengecam pengakuan negara Palestina, tetapi juga menyerukan penghentian perang dan pembebasan sandera. Sementara itu, sidang UNGA yang melampaui batas waktu mencerminkan betapa tajamnya debat diplomatik yang berlangsung.
Reaksi global pun terbagi: beberapa negara memilih untuk mendukung pengakuan Palestina, sedangkan AS dan sekutu pro-Israel khawatir langkah tersebut justru memicu eskalasi kekerasan. Di balik itu semua, panggung diplomasi internasional berubah—kekuatan lama diuji, dan negara-negara baru menunjukkan keberanian diplomatik mereka.
Bagi pembaca, situasi ini mengingatkan bahwa di dunia yang semakin terhubung, keputusan diplomatik apa pun memiliki konsekuensi besar — tidak hanya bagi negara-negara langsung terlibat, tapi juga terhadap persepsi global mengenai hak, legitimasi, dan resolusi konflik.
Referensi
- The Guardian. “Middle East crisis: Trump to address UN General Assembly as Israeli attacks on Gaza City continue – as it happened”, 23 September 2025.
- Associated Press (AP). “France recognizes Palestinian statehood at UN meeting to revive peace efforts”, 23 September 2025.
- Reuters. “Netanyahu condemns support for Palestinian state at UN after scores walk out”, 26 September 2025.
- Time Magazine. “President Trump’s United Nations General Assembly speech highlights criticism of Palestinian state recognition”, 23 September 2025.
- Al Jazeera. “Trump calls for Gaza war to stop immediately in UNGA speech”, 23 September 2025.
- United Nations. “Official records of the 2025 UN General Assembly plenary session”, 23 September 2025.