Anggota DPRD Gorontalo “Mau Rampok Uang Negara”: Fakta, Dampak, dan Proses Tindak Lanjuti
“Video Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu mabuk dan ucap “mau rampok uang negara” viral. PDIP langsung memecat dan menyiapkan proses PAW.”
Latar Belakang Kejadian
Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi PDIP, Wahyudin Moridu, menjadi sorotan publik setelah sebuah video viral memperlihatkannya dalam kondisi mabuk mengucapkan niat “mau merampok uang negara”. Dalam cuplikan video itu, Wahyudin terdengar berkata bahwa menggunakan uang negara untuk perjalanan ke Makassar, dan bahwa “kita rampok aja uang negara ini… kita habiskan aja biar negara ini semakin miskin.”
Peristiwa ini menyebar luas melalui media sosial seperti TikTok dan platform lain, memicu reaksi cepat dari publik, partai pengusung, dan lembaga etik di DPRD Gorontalo.
Isi Video Viral
- Wahyudin tampak mengemudi mobil ke Makassar, Sulawesi Selatan, dalam kondisi mabuk.
- Ia dikabarkan bersama seorang wanita di mobil.
- Ucapan kontroversial termasuk ajakan “merampok uang negara” dan pernyataan bahwa negara “semakin miskin” jika uang negara dikonsumsi.
Data Keuangan: Laporan Harta Kekayaan (LHKPN)
Mengiringi viralnya video tersebut, muncul pula data dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang menyebut bahwa kekayaan bersih Wahyudin Moridu minus Rp 2 juta.
Rincian aset dan kewajiban antara lain:
- Sebuah tanah dan bangunan seluas 2,00 m² / 72,00 m² di Kabupaten Boalemo yang diperoleh warisan, nilai sekitar Rp 180.000.000.
- Kas atau uang tunai dilaporkan sebesar Rp 18.000.000.
- Utang tercatat sekitar Rp 200.000.000.
Ketika dikurangkan, hasilnya adalah kekayaan bersih minus Rp 2 juta.
Reaksi Partai dan DPRD
1. PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
- PDIP sebagai partai pengusung langsung merespon kasus ini dengan memecat Wahyudin Moridu dari keanggotaan partai.
- Pemecatan ini dianggap sebagai bagian dari tindakan tegas atas ucapan yang dianggap mencoreng integritas partai dan publik.
2. DPRD Gorontalo
- Fraksi PDIP di DPRD Provinsi Gorontalo menyatakan akan melakukan rapat internal untuk menyikapi tindakan Wahyudin.
- Badan Kehormatan (BK) DPRD Gorontalo menduga bahwa Wahyudin sedang dalam kondisi mabuk saat mengucapkan pernyataan tersebut.
- BK menyatakan akan segera memanggil Wahyudin untuk memberikan klarifikasi.
Klarifikasi dan Permintaan Maaf
Wahyudin, dalam video klarifikasi yang diunggah setelah viralnya pernyataan tersebut, menyampaikan:
- Ia tidak berniat melecehkan atau menyinggung masyarakat Gorontalo.
- Menyebut bahwa video direkam dan disebarluaskan tanpa sepengetahuannya dalam kondisi mabuk.
- Mengaku tidak sadar saat ucapannya terekam.
- Atas nama pribadi dan keluarga, ia memohon maaf terkait video tersebut.
Dampak dan Isu Etika
Beberapa isu penting muncul dari kasus ini:
- Kepercayaan publik: Ucapan seperti itu dari wakil rakyat memicu kritik mengenai integritas pejabat publik dan kewajiban mereka menjaga etika.
- Etika kelembagaan DPRD: Apabila benar ia dalam kondisi mabuk dan menggunakan bahasa yang melecehkan fungsi publik atau masyarakat, ada pelanggaran kode etik.
- Pertanggungjawaban hukum / etik: Karena video ini viral dan menimbulkan kegaduhan, lembaga seperti Badan Kehormatan DPRD punya mandat untuk menindak secara formal.
- Publikasi data harta kekayaan: LHKPN sebagai instrumen transparansi dipakai untuk melihat kesesuaian antara ucapan dan kondisi ekonomi pribadi pejabat.
Status Terkini
- Wahyudin sudah dipecat dari PDIP.
- DPRD dan Badan Kehormatan sedang memproses klarifikasi.
- Masyarakat dan media terus memantau apakah akan ada Pergantian Antar Waktu (PAW) karena pemecatan dan potensial kehilangan jabatan karena pelanggaran etik dan kepercayaan publik. (Belum ada konfirmasi final tentang PAW per saat artikel ini ditulis)
Kesimpulan
Kejadian ini menjadi contoh pentingnya :
- Tanggung jawab moral dan etik pejabat publik, terutama wakil rakyat, dalam tutur kata dan tindakan, terutama dalam ruang publik dan media sosial.
- Kekuatan transparansi lewat mekanisme seperti LHKPN, yang memungkinkan publik melihat data keuangan pejabat saat terjadi kontroversi.
- Cepatnya reaksi partai dan lembaga terkait ketika muncul pelanggaran etika atau ucapan yang dianggap meresahkan publik.
Kasus Wahyudin Moridu adalah peringatan bahwa ucapan “hanya candaan” sekalipun bisa memiliki dampak serius jika terekam dan viral. Wakil rakyat diharapkan selalu menjaga amanah, sebab kepercayaan rakyat adalah fondasi demokrasi.
Referensi
- Detik Sulsel. Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Minta Maaf Usai Ngaku Mau Rampok Uang Negara.
https://www.detik.com/sulsel/berita/d-8120803/anggota-dprd-gorontalo-wahyudin-minta-maaf-usai-ngaku-mau-rampok-uang-negara (diakses 21 September 2025). - Detik Finance. Viral Mau Rampok Uang Negara, Harta Anggota DPRD Gorontalo Minus Rp 2 Juta.
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8121718/viral-mau-rampok-uang-negara-harta-anggota-dprd-gorontalo-minus-rp-2-juta (diakses 21 September 2025).
